Protes 100 Ribu Warga Guncang Bulgaria: Pemerintah Resmi Mengundurkan Diri Beberapa Minggu Jelang Masuk Zona Euro
Pemerintah Bulgaria secara resmi runtuh setelah gelombang protes raksasa dan tekanan publik yang masif mengguncang ibu kota, Sofia, hanya beberapa minggu sebelum negara tersebut dijadwalkan masuk ke dalam Zona Euro.
Koalisi minoritas yang dipimpin oleh partai GERB mengambil langkah mundur beberapa menit sebelum Parlemen bersiap menggelar pemungutan suara untuk mosi tidak percaya. Keputusan dramatis ini diambil sebagai respons terhadap tuduhan salah urus ekonomi yang meluas dan kemarahan publik yang mendalam atas masalah korupsi yang dianggap telah mengakar kuat dalam sistem pemerintahan.
Perdana Menteri Mengalah pada Kehendak Rakyat
Perdana Menteri Rosen Zeliaskov menyatakan bahwa pengunduran diri ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap "kehendak rakyat" di tengah tekanan demonstrasi jalanan yang terus membesar.
Puncak Demonstrasi: Protes besar-besaran yang terjadi pada hari Rabu menjadi puncak dari demonstrasi yang telah berlangsung selama sepekan.
Pemicu Awal: Gelombang unjuk rasa ini awalnya dipicu oleh rancangan anggaran tahun 2026 yang diusulkan oleh pemerintah, yang berisi kebijakan kenaikan pajak dan beban sosial.
Tuntutan Meluas: Meskipun rancangan anggaran tersebut kemudian ditarik kembali, massa tetap menuntut pemerintah untuk turun. Tuntutan ini didorong oleh isu utama korupsi dan hilangnya kepercayaan publik secara menyeluruh terhadap kepemimpinan yang ada.
Partisipasi Massa: Demonstrasi ini diperkuat oleh partisipasi mahasiswa dari berbagai universitas di Sofia yang turut turun ke jalan.
Simbol Kemarahan Publik: Lebih dari 100.000 Demonstran
Jumlah peserta aksi unjuk rasa dilaporkan sangat besar. Penyelenggara aksi menyebut jumlah demonstran telah melampaui 50.000 orang, sementara estimasi yang diperoleh dari rekaman drone bahkan menunjukkan angka yang lebih fantastis, yaitu lebih dari 100.000 orang yang membanjiri jalanan.
Figur Delian Pivski menjadi simbol utama kemarahan publik. Pivski merupakan figur kontroversial yang telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat dan Inggris, namun tetap memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Oposisi menuduh Pivski mengendalikan kebijakan negara demi kepentingan oligarki.
Konsekuensi Politik dan Ekonomi
Perdana Menteri Zeliaskov mengakui bahwa meskipun pemerintah mungkin bisa memenangkan mosi tidak percaya jika pemungutan suara sempat digelar, tekanan publik yang tak terbendung telah membuat mereka memilih untuk mundur.
Dengan diserahkannya pengunduran diri ke parlemen, Presiden Rumen Radev kini akan menugaskan partai terbesar untuk mencoba membentuk kabinet baru.
Pengunduran diri ini menambah ketidakpastian politik di Bulgaria, yang telah menyelenggarakan tujuh kali pemilihan umum sejak tahun 2021. Negara ini diperkirakan akan menghadapi fragmentasi politik baru, padahal mereka tengah mempersiapkan pergantian mata uang resmi dari Lev Bulgaria menjadi Euro pada Januari 2026.